Puteri Pahang

17.02 Hendri Julian 0 Comments

Ketika mendengar wilayah perlindungannya bersekongkol dengan Portugis, Sultan Iskandar Muda menyerang kembali Johor pada tahun 1615 untuk kedua kalinya. Dan kemudian memperluas wilayah sampai ke Pahang pada tahun 1617. Sejumlah besar rakyat negeri Pahang ditawan dan dibawa ke Aceh, termasuk seorang puteri Raja Pahang yang sangat jelita bernama Puteri Kamaliah, yang kemudian dijadikan permaisuri oleh Sultan Iskandar Muda.

Di dalam Istana Daru ad-Dunia, Puteri Pahang tidak hanya berperan sebagai Permaisuri Raja, tetapi juga menjadi penasihat bagi sang Sultan. Ia sangat arif dan bijaksana serta sangat masyhur dengan nama Putroe Phang di bumi Serambi Mekah.

Salah satu dari banyaknya nasehat Puteri Pahang yang dilaksanakan oleh Sultan Iskandar Muda ialah pembentukan sebuah lembaga yang disebut Balai Majelis Mahkamah Rakyat (semacam DPR sekarang), dengan beranggotakan 73 orang yang mewakili Mukim dalam Kerajaan Aceh Darussalam.
Untuk mengabadikan jasa dan karya besar Puteri Pahang yang telah menggagas itu semua, maka setiap produk Majelis Mahkamah Rakyat disebut sebagai produk Puteri Pahang, sebagaimana tercermin dalam sebuah Hadih Maja (kata hikmah) berikut:

Adat bak Poe Teumeureuhoom
Hukom bak Syiah Kuala
Kanun bak Putroe Phang
Reusam bak Lakseumana
Hukom ngon adat
Lagee zat ngon sifeut

Hadih Maja tersebut menunjukkan adanya pembagian kekuasaan dalam kerajaan Aceh Darussalam, yaitu :
1.Kekuasaan eksekutif (kekuasaan politik/adat) yang berada di tangan Sultan yang disebut Poe Teumeureuhom, yaitu Iskandar Muda yang menciptakan sistem tersebut. (baris 1)

2.Kekuasaan yudikatif atau pelaksanaan hukum yang berada di tangan ulama. Karena Syekh Abdurrauf as-Singkili atau lebih dikenal dengan Syiah Kuala merupakan seorang ahli hukum dan Qadhi Malikul Adil Mufti Kerajaan Aceh pada saat itu, maka pelaksanaan kekuasaan Yudikatif itu disematkan kepadanya dengan gelar Syiah Kuala. (baris 2)

3.Kekuasaan legislatif (kekuasaan membuat undang-undang). Dan kekuasaan ini berada di tangan Dewan Perwakilan yang dilambangkan oleh Puteri Pahang, karena ialah yang memberi nasihat kepada Iskandar Muda untuk membentuk Balai Majelis Mahkamah Rakyat. (baris 3)

4.Peraturan keprotokolan atau reusam diserahkan pada Laksamana/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Aceh. (baris 4)

5.Akhirnya dalam Hadih Maja itu dinyatakan bahwa dalam keadaan bagaimanapun, antara adat, kanun dan reusam tidak boleh dipisahkan dari hukom (ajaran Islam) sebagaimana tercantum dalam baris 5 dan 6.

Sampai sekarangpun hadih Maja tetap menjadi filsafat hidup masyarakat Aceh dengan tiga nama menajdi sumber rujukan, yaitu Iskandar Muda, Syekh Abdurrauf Syiah Kuala dan Puteri Pahang. Dan keberadaan Lembaga Balai Majelis Mahkamah Rakyat ini terus berlanjut. Pada masa pemerintahan Ratu Safiatuddin dan Raja Iskandar Sani, sebanyak 17 orang dari 73 orang anggota Balai Majlis Mahkamah Rakyat itu adalah wanita.

0 comments: